Demokratisasi Kelautan

Perang. Demonstrasi. Terorisme. Muncul melalui hasil olahan pemikiran manusia darat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kuasa kepentingan pribadi. Untuk itu manusia darat kerap bersaing menancapkan kuasa kepentingannya di tempat yang paling tinggi. Saling sikut, saling menggerogoti, saling hajar. Anarki. Memudar sudah kepedulian akan sesama manusia. Pola pikir egoisme seperti ini yang dikritik oleh Radhar Panca Dahana dalam tulisannya, Manusia Maritim Indonesia (Kompas:7/12/11).

Radhar mengemukakan bahwa pencarian jalan keluar ala manusia darat kerap kali berlandaskan dengan konflik dan kekerasan. Tak urung solusi ini merenggut korban dalam prosesnya. Pemikiran manusia darat didominasi oleh tingkat kekuasaan. Penguasa yang menang. Oleh karena itu, pangkat dalam ideologi manusia darat menjadi sangat penting.

Pangkat merupakan alat untuk memperoleh keistimewaan dalam penguasaan diri. Oleh karenanya, manusia darat akan semakin terpandang ketika menyandang pangkat yang tinggi. Manusia darat acap kali melakukan hormat palsu dengan manusia darat lainnya, hanya karena perbedaan pangkat. Ideologi pangkat ini menyebabkan kemunculan pelbagai diskriminasi.

Ambil contoh saja, seorang difabel. Dalam kehidupan manusia darat kaum difabel termarjinalkan karena dianggap berbeda dan kekurangan. Manusia darat, dalam hal ini, kerap melakukan klasifikasi yang tidak adil. Manusia darat dengan kesombongannya, dalam logika pangkat, memandang ketidaksempurnaan difabel sebagai kecacatan. Diskriminasi tersebut kemudian terwujud karena manusia darat kerap mengamini opini publik yang paling dominan. Sekali lagi, dominasi amat berpengaruh pada manusia darat.

Dan itulah yang terjadi sehingga kaum difabel menjadi terpinggirkan oleh struktur sosial manusia darat.  Dominasi opini publik ini pula yang sering digunakan para penguasa, pun calon penguasa, untuk menarik hati para rakyat. Prosesnya dapat dilihat dalam kegiatan sebelum pemilu. Para calon penguasa seketika menjadi pengobral janji manis. Dalam sekejap mereka menjelma bak malaikat dengan pelbagai program ke’manusia’an. Tak urung calon-calon penguasa ini rela mempublikasikan diri bersama kedermaannya dengan biaya yang tidak sedikit.

Apapun untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini pula yang dilakukan Soeharto hingga ia bercokol menjadi penguasa selama 32 tahun di Indonesia. Pun begitu pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono dengan program pen’citra’annya. Sehingga pengukuran keberhasilan kepemimpinan kerap kali berdasarkan sebesar apa simpati yang didapat dari masyarakatnya. Untuk itu, wajar pula, jika Aburizal Bakrie dan Surya Paloh mempromosikan dirinya melalui media televisi, pun media cetak, milik mereka sendiri.

Radhar, dalam tulisannya, mengambil contoh konflik papua yang kala itu sedang hangat dibahas. Radhar mengatakan bahwa penanganan masalah mereka selama ini oleh pemerintah justru menihilkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keberadaan mereka sebagai (suku) bangsa, warga sebuah negara. Pendekatan penyelesaian dengan logika manusia darat menciptakan siklus konflik dan kekerasan yang tidak berujung. Hal ini, pikir Radhar, diciptakan melalui adab daratan yang konfliktif, dominatif, dan materialistik. Dimana penguasa haruslah menjadi pemenang.

Kembali ke ‘laut’!

Masyarakat pun lalai terlena oleh model kepemimpinan darat yang mengukung mereka untuk selalu terpusat. Kepemimpinan darat kerap menuntut keterpusatan terhadap diri sebagai tujuan. Untuk itulah mengapa pusat kota menjadi daerah yang lebih cepat berkembang daripada pinggiran.

Masyarakat terlupa bahwa mereka juga masih berturun darah dari masyarakat pinggiran. Masyarakat pesisir yang konon menjadi nenek moyang kita, seorang pelaut. Masyarakat yang kehidupannya berkembang sesuai kondisi alamiah menjadi masyarakat hybrid yang berpikiran terbuka, adoptif, sekaligus adaptif, begitu pendapat Radhar.

Sebagai pelaut, manusia maritim lebih dekat dengan alam. Mereka pergi melaut berpetakan obrolan dengan angin dan rasi bintang. Hal itu menandakan hingga kini pun manusia maritim masih memiliki nilai kosmologis yang kuat dibanding dengan manusia darat. Hal itu juga sehubungan dengan masuknya logika nalar dari perkembangan teknologi. Secara tidak langsung, dapat dikatakan manusia maritim lebih peka dibanding dengan manusia darat.

Selain itu sifat manusia maritim yang sering melaut (berpergian) menjadikan mereka tidak gila kuasa bak manusia darat. Nalar manusia maritim terhadap ruang lebih luas dibanding manusia darat yang, melulu, terpusat pada tanah yang dipijaknya. Untuk itu manusia maritim menyajikan mode kepemimpinan yang berbeda dengan manusia darat.

Dalam buku mengapa kita (belum) cinta laut (2004), M. Ridwan Alimuddin mengisahkan perihal kepemimpinan kelautan. Ia menceritakan bahwa kepemimpinan dipilih berdasarkan kemampuan. Sebelum menjadi pemimpin, semisal punggawa kapal, maka mereka harus melewati jenjang-jenjang yang diawali menjadi juru masak atau sawi umum. Sekalipun itu keinginan dari anak seorang pemegang modal kapal nelayan. Oleh karena itu nepotisme jarang terjadi.

Alimuddin juga mengatakan bahwa sifat egaliter manusia maritim lebih unggul dari manusia darat. Kepemimpinan manusia maritim menuntut mereka keras dan cepat untuk mengambil keputusan. Hal tersebut diperlukan karena kondisi laut yang dapat berubah seketika. Namun dalam keadaan normal maka akan tercipta suasana cair dimana punggawa berdiskusi dengan sawi dalam menentukan arah. Pun terjadi pembagian tugas yang adil semisal juru mudi menggantikan pekerjaan sawi atau sebaliknya.

Manusia maritim memandang pangkat sebagai sebuah nilai penghargaan terhadap kemampuan seseorang, bukan sebuah pencapaian dari pengumpulan simpati publik. Untuk itu manusia maritim percaya terhadap kemampuan seorang pemimpin. Jika kita mendengar pelbagai cerita tentang bajak laut, maka yang terbayang dari sosok pemimpinnya adalah seorang yang pincang, pergelangan tangan yang hilang, dan mata yang ditutupi kain. Pemimpin mereka adalah sosok difabel yang oleh manusia darat dikucilkan.

Nilai adoptif dan adaptif menjadikan manusia maritim lebih mudah menjalin komunikasi daripada manusia darat. Pepatah “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” menjadi asas mereka berperilaku. Untuk itu Radhar menyarankan dalam tulisannya untuk menggunakan logika manusia maritim untuk menyelesaikan pelbagai konflik. Sehubungan dengan konflik papua diatas, Radhar mengatakan bahwa itu pula yang mereka (masyarakat papua) harapkan: diperlakukan sejajar seperti suku-suku Nusantara lainnya.

Sudah tiba saatnya mengumandangkan kembali biduan nenek moyangku seorang pelaut. Meskipun kondisinya, kini, manusia maritim termarjinalkan, namun pola kehidupan pesisir itulah yang mendidik nilai kemanusiaan mereka. Sepatutnya, manusia darat berkaca dari manusia ‘pinggiran’ terlebih dahulu sebelum mengaku sebagai manusia.

 buat workshop sinau esai sedina

Kuasa Rekayasa Engineers dalam ENGINEERS of HAPPY LAND

“…Akankah aku pernah dapat melupakan perjalanan ilahi bersamanya menuju stasiun itu?...Jangan terlampau cepat di atas jalur-jalur besi yang rata, kamu monster beruap yang bersin-bersin…” (Kartini: Engineers of Happy Land,hal.12)

Begitulah cara Kartini menganalogikan sebuah kereta api, sebuah kemajuan teknologi, dengan penuh decak kagum. Polos dan imajinatif. Kartini, dalam hal ini, mencipta rasa dari pengalaman pertamanya bertemu dengan sebuah teknologi baru. Sebuah pencicipan hasil jerih payah ilmuwan dalam mempermudah kegiatan manusia. Teknologi dapat diposisikan sebagai suatu hal yang mencelat dari nalar manusia. Alasan tersebut yang menyebabkan kenapa decak kagum selalu timbul dari pelbagai penemuan, juga inovasi, teknologi baru?

Relasi teknologi dengan banyak hal matematis menjadikan pembahasan akan sebuah teknologi kurang menarik. Acapkali masyarakat lebih menikmati manfaat dari teknologi daripada mendiskusikan teori kemunculan, teknologi tersebut, di dunia. Teori ‘kelahiran’ teknologi yang penuh dengan asumsi pembahasan matematis, bahasa yang penuh angka, rumusan yang berkelindan, kemudian bersinggungan pula dengan teori-teori finansial, sungguh, bukan sebuah bahasan yang merakyat!

Namun berbeda ketika teori ‘kelahiran’ teknologi dikisahkan melalui tutur dongeng imajinatif, reka sosialita, pola budaya masyarakat, dan alasan logis. Teknologi akan menjelma sebagai sebuah perbincangan menarik laiknya gossip. Inilah gebrakan yang dilakukan Rudolf Mrazek dalam karangannya yang berjudul Engineers of Happy Land. Dalam buku ini terlihat upaya Mrazek mencipta dunia imajinasi melalui kerangka-kerangka bahasa rakyat agar teknologi dapat menjadi sebuah perbincangan yang menarik.

Melalui analisa kritis, Mrazek mengupas ‘sisi lain’ dari teknologi. Ia berkutat dalam asal mula dan dampak sosial dari munculnya teknologi baru di Indonesia. Buku ini menarik tidak hanya karena pembahasan tentang teknologi yang merakyat saja tetapi juga dari nilai sejarahnya.

Sebagai seorang profesor sejarah di University of Michigan, ia memberikan sumbangsih baru dalam sejarah Indonesia. Ketika cerita sejarah berkutat pada arca-arca, sejarah kemerdekaan, hingga peliknya politik Indonesia, Mrazek menyuguhkan hal yang unik, remeh-temeh tapi penting. Semisal alkisah dari perkumpulan sopir Indonesia, hikayat sebuah jalan, asal mula perhotelan, kisah detektif, hingga persoalan kakus.

Sumber sejarah dinilai bagus karena didapat dari pelbagai literature seperti majalah, koran, buku, dan ungkapan tokoh-tokoh terkait baik dari belanda maupun Indonesia. Tokoh-tokoh yang sering menjadi acuan oleh Mrazek adalah H.F. Tillema, Marco Kartodikromo, R.A. Kartini, hingga Boscha dan Soekarno meski hanya sekilas. Untuk mengisahkan sejarah ‘unik’ Indonesia ini Mrazek cenderung, mengambil banyak, sumber dari Belanda.

Buku setebal 442 halaman ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berjudul, Bahasa sebagai Aspal. Awal kisah bermula dari keberadaan jalan aspal disertai dengan kisah kereta api, tentang potlot (pensil), kecelakaan pertama kendaraan bermotor, lomba balap motor, hingga perhimpunan sopir.

Bab kedua bercerita tentang rumah, sebagai tempat tinggal tetap, maupun inap, sejarah perhotelan, rekayasa arsitektur, sistem pengairan termasuk kakus, hingga kemunculan teknologi AC. Bab kedua terangkum dalam judul menara-menara. Bab ketiga mengadopsi judul dari buku karangan R.A. Kartini, Dari Gelap Menuju Terang. Bermula dari tragedi Krakatau, Mrazek mengajak pembaca memasuki dunia detektif lokal, foto-foto, sidik jari, lampu sorot, cermin hingga kijker (teropong), pun begitu sejarah laboratorium Boscha di Lembang.

Bab keempat berjudul Para Pesolek Indonesia bermula dari pemaknaan boneka. Bab ini mengulas bagaimana masyarakat indo mengikuti mode pakaian dari Hindia Belanda, pun sebaliknya. Penghujung cerita diakhiri dengan ajakan Mrazek, Mari Menjadi Mekanik Radio, sebagai judul bab kelima. Tentang keampuhan model komunikasi jarak jauh melalui kabel dan kawat-kawat.

Keseluruhan bab diceritakan dengan alur yang sering menabrak dan lambat. Bak pintu ajaib, pembaca dibimbing dari info satu ke info lain dengan cepat. Berbanding terbalik dengan alur baca yang lambat. Hal itu dilatarbelakangi karena Mrazek lebih nyaman mengisahkan buku ini melalui gaya bahasa Ceko daripada gaya bahasa Inggris.

Secara kesuluruhan buku ini menarik, patut untuk dibaca, termasuk oleh masyarakat teknik. Buku ini memberikan sebuah pandangan dari sisi sosial yang sering luput dalam perencanaan sebuah teknologi. Kuasa Engineer, dalam buku ini adalah belanda, dapat diambil sebagai sebuah percontohan. Pembaca, sebagai masyarakat teknik, harus dapat memilah penggunaan kuasanya atas teknologi dengan baik atau buruk melalui percontohan tersebut.

Kelemahan buku ini terletak dalam bahasa. Untuk masyarakat teknik, bahasa yang digunakan mungkin akan lebih susah dicerna. Kebiasaan memandangi pelbagai hal matematis bisa jadi salah satu penyebabnya. Namun sangat sayang buku sebagus ini tidak dibaca. Apakah masyarakat teknik mau menjadikan kuasa engineernya untuk sebuah permainan yang akhirnya menimbulkan korban bak tragedi jembatan kutai tempo lalu?

dimuat dalam makalah portal

Merekonstruksi Insan Pers Mahasiswa

Pergulatan pers mahasiswa (persma) sebagai sebuah lembaga terletak pada buramnya identitas persma dan insan persma. Sebagai pewarta di menara gading, pers mahasiswa tengah menghadapi ketidakjelasan ke arah mana lembaga persma akan bermuara. Pers mahasiswa masih meraba-raba jalan. Hal ini terlihat pada dua opini teman pers mahasiswa, Daryono dan Priyadi dua minggu yang lalu di rubrik Mimbar Mahasiswa ini.

Daryono berpendapat bahwa pers mahasiswa perlu mengikuti arus pers umum. Sementara itu, Priyadi menanggapi dengan memberikan pandangan bahwa seharusnya insan pers mendermakan dirinya untuk memerdekakan pers mahasiswa dengan kerja intelektualitas. Kedua pendapat ini mengusahakan bentuk ideal dari laku persma. Artinya, hingga kini tidak terumuskan bagaimana bentuk ideal dari pers mahasiswa, dengan kata lain, pers mahasiswa buta identitas eksistensialinya.

Konteks krisis identitas yang dialami persma menjadi kompleks ketika bertumpuk dengan krisis lainnya. Dimulai dari krisis pembaca, krisis nalar kritis, krisis kegiatan, krisis keuangan, dan parahnya krisis tulisan! Kedua opini di atas hanya mengungkap sekelumit dari krisis yang terjadi dalam tubuh persma.

Impian Daryono menjadikan pers mahasiswa mengikuti pers umum berlatar belakang kesuksesan sejarah persma yang terlalu muluk jika dipraktikkan saat ini.  Latar belakang sejarah kesuksesan persma yang disebut Priyadi sebagai, keberanian untuk keluar dari ‘tempurung’, disebabkan pers mahasiswa adalah sebuah ‘alat’ pergerakan mahasiswa. Hal ini sebenarnya sudah disadari seperti dikatakan Jacob Oetama, “Saya bisa mengerti mengapa Koran kampus di negeri kita cenderung mempersoalkan masalah-masalah umum. Itulah tradisi mahasiswa Indonesia sejak zaman pergerakan” (A.E Siregar, 1983:3).

A.E. Siregar (1983:5) juga mengutip ungkapan penyesalan Nono Anwar Makarim sehubungan kejayaan pers mahasiswa, “Kita telah masuk dalam kancah persaingan bebas dengan pers umum secara terbuka. Kita bisa bertahan, betapa pedihnya kemudian ketika setelah menyadari urgensi dari profesionalisme ini, hati nurani kita terganggu karena kita mengakui di dalam sudut terpencil, bahwa sebenarnya kita bukan mahasiswa lagi?”

Memformat ulang

Selain itu pergerakan pers umum di kala itu dinilai kurang berani, sehingga wajar jika pers mahasiswa mengambil peran ‘kosong’ tersebut. Sama halnya ketika pergerakan pers umum di kekang oleh rezim orde baru, pers mahasiswa mengambil alih peran. Namun dengan menjamurnya media umum dan terjaminnya kebebasan pers, sepatutnya pers mahasiswa mereformat kelembagaannya.

Tidak sedikit pers mahasiswa lebih menjalankan fungsi organisasi dari pada fungsi idealismenya. Bahkan idealisme dibiarkan membusuk, ditinggal pergi. Nalar kritis mengabur, tumpul. Kebutaan ini menyebabkan tidak jelasnya kegiatan pers mahasiswa.

Titik berat permasalahan terletak pada insan pers sebagai pelaku. Insan pers sebagai motor dari lembaga pers mahasiswa tidak berjalan dengan baik. Konteks permasalahan pers mahasiswa yang dituturkan oleh Priyadi dan Daryono sebelumnya cenderung pada permasalahan organisasi. Semisal keterbatasan dana, kepentingan antar struktur bidang, hingga kaderisasi.

Jika menilik sejarah, pers mahasiswa terlahir dari idealisme para pemuda. Media cetak dipilih untuk menyalurkan aspirasi mereka. Seperti halnya terbitan Hindia Poetra (1916), oleh Indiesch Vergining, kelak menjadi Perhimpunan Indonesia, perkumpulan pemuda pelajar di Belanda. Terbitan organisasi anti-kolonial ini bertujuan melakukan pengumpulan ‘bekal’ untuk berjuang demi Indonesia (Akira Nagazumi, 1986:133-153). Media literasi dinilai ampuh untuk menyuarakan aspirasi.

Media muncul dari kelembagaan yang sudah lahir terlebih dahulu sehingga media memiliki identitas yang jelas. Kejelasan tersebut lahir dari dasar idealisme pengguna. Itu pula yang dilakukan Soe Hok Gie dalam tulisan-tulisannya. Gie berjuang dengan tulisan, namun Gie bukanlah penggiat pers mahasiswa. Gagasan Gie adalah ruh dari tulisan yang dibuatnya. Pun begitu terhadap hasil terbitan pers mahasiswa, idealisme adalah ruhnya. Tapi, saat ini, malang, nasib pers mahasiswa tidak memiliki idealisme. Hidup segan, mati tak mau.

Kembali ke akar

A.N Abrar (1992:7) menyatakan tujuan pers mahasiswa adalah merefleksitas realitas yang ada di lingkungan mahasiswa. Peran pers mahasiswa selain sebagai informator, berperan pula sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, khususnya civitas akademika. Jauhnya pers mahasiswa dari realita sosial menyebabkan pers mahasiswa kehilangan gaung.

Laku organisasi cenderung menyebabkan penggiat pers mahasiswa amnesia terhadap tujuan awal pers mahasiswa didirikan. Layaknya pers umum, kegiatan pers mahasiswa juga tidak lepas dari kepentingan redaksional dan kepentingan perusahaan yang kerap bentrok.

Menyedihkan, mendengar keterbatasan dana menjadi penghalang. Di tengah maraknya media, pers mahasiswa tetap dapat menjalankan fungsinya meski minim dana. Media maya cukup membantu untuk itu. Namun keterbatasan dana jelas menghambat kegiatan organisasi.

Selain itu, bentuk kaderisasi yang tidak mumpuni menyebabkan kesadaran bermedia pers mahasiswa semakin memudar. Kaderisasi kerap berkutat pada bentuk pelatihan jurnalistik dan laku organisasi. Jauh dari pengayaan pemikiran yang menunjang idealisme pers mahasiswa. Minimnya wawasan, kurangnya membaca, hingga orientasi penggiat pers mahasiswa terhadap study, membunuh laku pers mahasiswa dari dalam.

Sungguh miris, jika penggiat pers mahasiswa mendermakan diri untuk kelembagaan yang menghalangi kemerdekaan pers mahasiswa itu sendiri. Pendermaan tak bertuan. Ada, tidaknya keberadaan pers mahasiswa bukanlah suatu yang penting. Pers mahasiswa menjadi penting karena idealisme itu hidup dan diperjuangkan.

Nama: Titis Efrindu Bawono

Universitas: Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret

Aktivitas:Pemimpin Perusahaan LPM KENTINGAN UNS

Wayang..oh..Wayang!

Pertunjukkan wayang dengan lakon ramayana telah berakhir, seiring dengan kokokkan terakhir ayam menyambut fajar. Pertunjukkan ini mengiringi sebuah hajat pernikahan. Selalu begitu, di tanah Jawa ini. Nanggep wayang, atau menyuguhkan pertunjukkan wayang di dalam suatu hajat tertentu, menjadi sebuah syarat untuk keberhasilan dan doa akan sesuatu yang baik dari hajat yang dilakukan. Hajat itu berupa pernikahan, sunatan, aqiqahan, berbagai bentuk syukuran, dan bancaan.

Wayang, yang memiliki makna sebagai bayangan yang bergerak ini telah dinikmati oleh bangsa Indonesia semenjak tahun 1135-an masehi. Bermula di tanah kerajaan Kediri, pada masa raja Jayabaya berkuasa. Pada saat itu raja Jayabaya ingin mengambarkan wajah para leluhurnya dengan lukisan pada daun rontal, meniru wajah para dewa maupun manusia purba (purwa) sehinga karya raja Jayabaya itu kemudian disebut wayang purwa. Menurut Dr. hazeu, cerita tentang wayang sudah ada sejak zaman raja Erlangga di Kahuripan permulaan abad ke sebelas, karena pada masa Erlangga tersebut sudah ada ahli sastra kepercayaan raja Erlangga yakni Mpu Kanwa yang menulis kitab Arjuna Wiwaha. Isi dari kitab Arjuna Wiwaha antara lain menceritakan Arjuna ketika bertapa di dalam goa Witaraga sebagai brahmana dengan nama Ciptaning.

Cerita yang diangkat di dunia perwayangan adalah hasil akulturasi budaya, cerita Mahabharata, Ramayana, dan epik-epik dari negeri India dengan kondisi politik kerajaan, masyarakat pada zaman tersebut. Sehingga dapat ditemukan perbedaan antara cerita Mahabharata di India dengan di Indonesia. Salah satu hal yang paling kentara adalah munculnya tokoh punakawan. Punakawan berasal dari kata “pono” dan “kawan”. Pono itu artinya mengetahui semua yang ada dengan sangat rinci diibaratkan seperti halnya bila sedang bercermin maka muka akan terlihat dengan jelas apa adanya dari kerut-kerut muka sampai dengan lobang pori kulit yang terkecil sekalipun serta kotoran yang melekat, sedangkan kawan artinya teman dekat atau rekan atau sahabat yang akan memberikan obat bila sedang mengalami sakit atau kesusahan, mencarikan jalan keluar bila sedang dilanda masalah.

Hal tersebut yang membuat wayang itu memiliki ruh nya sendiri sebagai budaya Indonesia. Ruh nya adalah filsafat hidup yang terkandung didalamnya. Dalam setiap adegan, tokoh-tokohnya, penyajian cerita dan seluruh elemen wayang, mengandung filsafat hidup. Contohnya saja Kaki semar yang merupakan pengejawantahan dari Sang Hyang Ismoyo yang diturunkan ke bumi. Rambut kuncungnya menunjukkan sifatnya sebagai pemberi peringatan kepada putro wayah, cucu-cucu manusia, agar dia selalu terus memberi peringatan tanpa mengenal zaman.

Filosofi tersebutpun hidup di dunia jawa yang sering disebut, kejawen. Kejawen, memiliki arti kebudayaan jawa namun sering disalahartikan bahwa kejawen merupakan sebuah agama, kepercayaan baru yang nyata-nyata sangat berbeda. Berbeda karena dalam budaya jawa, segala tindakan, perilaku, dan perbuatan merupakan sebuah simbolisasi yang ingin disampaikan secara tidak langsung kepada masyarakat. Simbolisasi budaya tersebut seharusnya tidak diserap mentah-mentah oleh masyarakat. Yang berujung pada kekeliruan dan munculnya asumsi bahwa kejawen  adalah agama baru! Simbolisasi ini dibuat agar manusia-manusia jawa dapat berpikir, dan terus berpikir, bukan hanya menikmati yang berujung budaya konsumtif yang telah melanda pada generasi baru ini.

Wayang yang dalam perkembangannnya juga dibawa oleh Sunan kalijaga pun memiliki nilai-nilai agamis. Selain filosofi hidup yang baik yang sudah terkandung didalamnya. Sayangnya simbolisasi ini tidak pernah terbaca oleh masyarakat. Masyarakat hanya menerima warisan budaya dari zaman lampau, tanpa mau mempelajari hakikat dan makna yang terkandung didalamnya. Kesalahan inilah yang harus digarisbawahi. Betapa miskinnya literasi dan minat belajar rakyat jawa menghadapi simbolisasi yang lama-kelamaan akan menghilang dari budayanya. Ruhnya lama-lama akan tergerus waktu, moksa. Sehingga tanpa disadari bangsa ini akan kehilangan identitasnya sebagai pemilik budaya. Dan wayang, nasibnya tidak akan lebih dari menjadi pertunjukkan seni dan boneka belaka. Keputusan yang tepat adalah mengambil kesempatan untuk menggali dan mengolah simbolisasi budaya yang sudah menjadi hakikat dan harapan orang-orang terdahulu untuk diwariskan dan dilestarikan kebudayaan yang bernilai filosofis ini. Tujuannya agar manusia hidup dalam kedamaian, begitu harapan nenek moyang terhadap cucunya. Begitu pula kita, sudah seharusnya memiliki modal yang kelak akan wariskan terhadap anak cucu kita. Jangan hanya sebagai penikmat budaya, tanpa mengerti maknanya. Secara tidak langsung, kita sebagai manusia hanya mengkonsumsi budaya sendiri belum sampai taraf melestarikan dan menyelamatkanntya.

Titis Efrindu Bawono

(Mahasiswa pemerhati budaya)

KOTAK PANDORA PERPARKIRAN SURAKARTA

Oleh : Titis Efrindu Bawono

Surveyor Potensi Parkir Lelang Surakarta 2011dari pihak akademisi

(pasal 3;3 perda no. 6 th 2004 & pasal 7;7 perda no. 7 th. 2004)

UPTD Perpakiran Surakarta tertimpa isu buruk tentang nepotisme. Diduga terjadi praktik ‘kancaisme’ dalam pelelangan pengelolaan parkir. Dari 213 titik parkir yang ada di Surakarta hanya 10 titik yang benar-benar dilelang. Sisanya dilakukan penunjukkan langsung kepada pengelola. Parahnya, terdapat satu pengelola yang memiliki lahan parkir lebih dari tiga titik dengan nama yang berbeda-beda. Hal ini melanggar perda no. 6 th. 2004 pasal 3 (2f) tentang sistem penunjukkan langsung. Isu kian menggelora ketika pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan lahan parkir di Surakarta berpotensi menembus angka 17 miliar rupiah. Terpaut jauh dengan target yang dicanangkan yaitu sebesar 2,3 miliar rupiah. Kepentingan politik diduga bersemayam dalam kasus perparkiran ini.

Tentunya praktik penunjukkan langsung tanpa adanya lelang tidak dibenarkan. Apalagi kepemilikan lahan parkir lebih dari tiga titik. Praktik ini terjadi melalui berbagai kemungkinan. Pertama, ‘kancaisme’ tumbuh subur sesuai dugaan banyak kalangan. Kedua, terjadi penunggangan kepentingan politik. Dampaknya, terjadi kemudahan memenangkan lelang dan memiliki banyak titik parkir. Ketiga, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengelola yang tidak bertanggung jawab akan pengelolaan parkir. Kasus ketiga, kerap terjadi pengelola tidak mampu melaksanakan tugas dan telat membayar setoran wajib (Solopos,3/6/11). Keempat, penunjukkan langsung terjadi karena potensi titik parkir tidak mencapai batas minimum 20 juta (penjelasan pasal 3(2f) & 4 perda no.6 th. 2004). Namun selain praktik penunjukkan langsung, masih banyak praktik ganjil yang terjadi dalam perparkiran.

Masalah perparkiran menjadi isu menarik untuk masyarakat karena hampir setiap orang di Solo pasti akan berurusan dengan parkir setiap hari. Lalu berbagai kritik menghujam UPTD Perparkiran. Padahal lakon dari ‘permainan’ ini tidak hanya satu golongan. Pengelola, Juru Parkir, bahkan masyarakat, dan pemerintah ikut bermain dalam kasus ini. Semuanya berujung pada uang. Masyarakat mengerat juru parkir, juru parkir mengerat masyarakat, pengelola mengerat juru parkir, UPTD Perparkiran mengerat pengelola, dan pemerintah kota mengerat UPTD Perparkiran!

Membuka kotak pandora

Asal-muasal kekacauan ini adalah perda perparkiran Surakarta. Keganjilan-keganjilan perda yang dijadikan dasar kebijakan perparkiran ini menghasilkan berbagai praktik yang ganjil pula. Keganjilan pertama terlihat dari banyaknya sistem penunjukkan langsung. Menurut penjelasan pasal 3(2f) perda no. 6 th. 2004, telah terjadi pertentangan. Tertulis dalam penjelasan no. 1 bahwa penunjukkan langsung boleh dilakukan jika nilai potensi parkir kurang dari 20 juta. Sedangkan penjelasan selanjutnya mengemukakan lokasi penunjukkan maksimal tiga titik parkir. Kemudian bagaimana jika terjadi adanya lebih dari tiga titik parkir yang memiliki nilai potensi parkir di bawah 20 juta? Apakah pelelangan tetap akan dilakukan? Tidak termaktub aturan lebih lanjut yang menjelaskan hal tersebut.

Hal itu mengundang pelanggaran terhadap penjelasan no. 4 bahwa penunjukkan hanya dua kali untuk pengelola dan tempat yang sama. Untuk mengelabui perda dilakukan praktik penipuan dengan pemakaian ktp orang lain (Solopos;10/10/11). Selain itu kelemahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pengelola dan juru parkir. Juru parkir dan pengelola dapat saja memberikan informasi palsu saat survey potensi pelelangan dilakukan. Sehingga potensi pelelangan menjadi rendah di bawah 20 juta dan peluang penunjukkan langsung pun terbuka lebar.

Lebih parah lagi jika membahas perda no. 6 th. 2004 pasal 8, 9, 11 perihal retribusi yang terangkum dalam hak dan kewajiban pengelola, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Tertulis bahwa pengelola mendapatkan 20% dari potensi pendapatan parkir, petugas parkir 25%, kepada walikota sebesar 40% dan sisanya 15 % untuk jaminan sosial dan hak lainnya.

Praktik di lapangan jauh berbeda, bermacam-macam setoran bergentayang. Tiap harinya juru parkir harus menyetorkan hasil pendapatan yang telah dipatok oleh pengelola. Belum lagi setoran untuk warga sekitar, atau warung yang diikuti. Bahkan ada pula juru parkir yang dituntut untuk membantu biaya kontrak bangunan warung tersebut.

Penarikan tersebut tidak sesuai dengan persentase di dalam perda. Penarikan setoran untuk warga sekitar bahkan lebih besar dari nilai setoran pengelola. Kejamnya, bahkan ketika musim hujan tiba, tarikan setoran tetap berlaku meski aktivitas menurun dan pemasukan parkir juga menurun. Angka 15%  untuk jaminan sosial dan hak lainnya pun tidak pernah diberikan juru parkir terutama saat terjadi kecelakaan.

Dengan begitu pengelola parkir telah melanggar pasal 11 ayat e, f dan h tentang kesejahteraan petugas parkir. Selain jaminan sosial yang tidak diberikan dan penarikan retribusi di luar aturan persentase, pengelola juga bersalah karena tidak memberikan seragam beserta kelengkapaannya. Salah satu petugas parkir di satu titik survey mengemukakan bahwa seragam dan karcis dibeli menggunakan uang pribadi. Ia menambahkan pula berani membayar setoran lebih jika terdapat jaminan asuransi.

Tutup aib

Minimnya kesejahteraan juru parkir pun berimbas kepada pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir kerap kali tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pelayanan berupa keamanan (pasal 12). Petugas parkir angkat tangan akan kehilangan atau kerusakan kendaraan maupun fasilitasnya. Padahal jika menilik penjelasan pasal 10d bahwa terdapat jaminan pertanggung jawaban atas kehilangan atau kendaraan setinggi-tingginya 5 juta rupiah.

Penarikan setoran yang tak lazim pun kerap menjadi keluhan pengguna jasa parkir. Hal itu yang membuat pengguna jasa parkir melanggar pasal 13, membayar retribusi parkir. Hal ini pula yang kerap dikeluhkan petugas parkir. Banyak pengguna jasa parkir enggan membayar retribusi parkir. Selain itu tidak sedikit petugas parkir yang memasuki lanjut usia, dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai petugas parkir dengan baik. Sehingga pemasukan pun tidak maksimal.

Banyaknya pelanggaran ditengarai karena minimnya kontrol dalam perda perparkiran. Bahkan perda perparkiran muncul dalam dua perda yaitu perda no. 6 dan 7 th. 2004. Perda no. 6 th. 2004 merupakan pembaharuan dari perda no. 7 th. 2001 tentang perubahan atas peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Sedangkan perda no. 7 th 2004 berisi tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir. Kedua perda tersebut memiliki pasal dengan kebijakan yang sama terkecuali dalam angka retribusi. Tidak jelas mana perda yang dijadikan acuan oleh pemerintah kota Surakarta.

Perda perparkiran semenjak tahun 2004 belum pernah direvisi. Ketidakjelasan akan perda tersebut memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan perda perparkiran memang sengaja dibentuk untuk membentengi praktik ganjil yang banyak terjadi?

Pemerintah kota sebaiknya menjalankan fungsinya untuk membentuk peraturan daerah yang tepat. Fungsi kontrol dalam perda perparkiran termasuk praktiknya harus lebih jelas. Sementara itu untuk semua elemen perparkiran, pengelola, petugas, dan pengguna jasa parkir termasuk dalam hal ini UPTD Perparkiran sebaiknya jangan saling menyalahkan dan beradu kebenaran. Masalah perparkiran ini harus segera diselesaikan. Jangan tunggu masyarakat Solo mengeluh, melapor, dan akhirnya mengamuk.  

Surabaya: Labirin Birahi

Berjudul Lautan, bukan karena Surabaya memiliki pantai Kenjeran. Bukan karena di Kota Surabaya terdapat PT. Pelni, pusat perkapalan Indonesia. Bukan pula karena sifat masyarakat Surabaya yang sekiranya dianggap memiliki birahi berlebih. Tetapi karena selorong gang sempit, berjejer rumah satu dengan yang lainnya, berdindingkan kaca bening seakan akuarium, yang menyajikan pemandangan indah wanita-wanita cantik dengan pakaian minimnya, menggoda.

Gang Dolli namanya. Sebuah pusat prostitusi yang besar di seluruh Indonesia. Lokalisasi ini pernah mengalahkan besarnya lokalisasi luar negeri seperti Phat Pong di Bangkok, Thailand, dan Geylang di Singapura. Dalam gang selebar enam meter ini para pekerja seks komersial menjajakan tubuhnya. Mereka memamerkan kecantikan dan kemolekan tubuh di balik kaca-kaca wisma. Cukup berjalan perlahan menyusuri gang tersebut, tengok kiri-kanan, dan tentukan pilihan anda pada wanita yang diinginkan. Mudah bukan? Bahkan lebih mudah lagi. Makelar-makelar yang ada dipinggir jalan akan memberhentikan anda dan meyakinkan bahwa wismanya memiliki stok  yang bagus. Tinggal sebutkan keinginan anda, ciri-ciri, bentuk tubuh, umur, paras wajah, seperti jin Kartubi, makelar akan berusaha mengabulkan permintaan anda.

Biaya untuk menikmati pelayanan di gang Dolli ini terbilang tejangkau, berkisar 80-150 ribu rupiah per jam.   Selain itu, jaminan kebersihan dan keamanan para pekerja seks komersial dijamin oleh mucikari. Setiap kamis minggu pertama dan minggu ketiga, para penjaja tubuh diperiksa kesehatan terkait alat vitalnya. Wajar saja gang dolli menjadi primadona Kota Surabaya. Bahkan tak ayal para pelancong menentukan gang Dolli sebagai tujuan wisatanya di kota pahlawan ini.

Gang Dolli adalah salah satu sejarah tua aktivitas prostitusi di Surabaya. Lokalisasi yang dulunya kuburan China ini sudah berdiri sejak tahun 60-an. Rumah bordil pertama di gang dolli didirikan oleh pelacur berdarah Jawa-Filipina yang memiliki nama yang sama, Dolly Khavit. Begitulah asal mula sebutan gang Dolli. Pada zaman tersebut lokalisasi di Surabaya tidak hanya di gang Dolli saja, terdapat lima lokalisasi berbeda yang cukup besar, yaitu; lokalisasi Jarak, lokalisasi Moroseneng, lokalisasi Bangunsari, lokalisasi Klemir, dan lokalisasi Klakah Rejo. Namun nama gang Dolli lebih membumbung tinggi dari yang lain hingga saat ini. Bisa dibilang gang Dolli adalah lambang prostitusi di Surabaya bahkan di Indonesia.

Keremangan kota

Membicarakan Indonesia dan prostitusi, dapat ditemukan fakta bahwa tiap kota memiliki lokalisasi. Contohnya saja; Yogyakarta yang terkenal dengan Pasar Kembangnya, Surakarta dengan belakang RRI-nya, atau Semarang dengan Sunan Kuningnya. Praktik prostitusi semacam ini, tanpa disadari adalah sebuah elemen pembentuk sebuah kota.

Terlepas dari kontroversinya yang selalu bergaung di antara pelanggan dan orang-orang beriman. Lokalisasi adalah salah satu ikon hiburan, terselubung, yang ada di setiap kota. Perihal lokalisasi ini tidak luput dari pengetahuan masyarakat secara umum. Akan tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut dari masyarakat, selaku masyarakat umum dan pelaku, untuk berhenti atau menghentikan proses ini. Jikapun ada, hal ini tidak hanya berdampak pada berhentinya praktik seks komersial untuk sementara waktu. Kemudian beberapa waktu akan muncul kembali praktik penjualan tubuh yang sama, walaupun mungkin terjadi di tempat yang berbeda. Seperti kasus di Surabaya yang terjadi pada lokalisasi Jarak yang merupakan pindahan dari lokalisasi Jangkir.

Di berbagai literatur yang saya temui, pemerintah Surabaya mengatakan bahwa komersialisasi seks ini merupakan hal yang kompleks. Kompleks karena dari sudut pandang masyarakat di gang Dolli, praktik penjajaan tubuh ini meningkatkan ekonomi pada masyarakat sekitar. Parkir, penjualan berbagai makanan dan minuman, penyewaan tempat, dan transaksi seksnya, menghasilkan putaran uang yang sangat besar. Warga yang kecipratan rejeki seperti ini sudah tentu senang. Soalnya pengunjung sudah pasti berdatangan tiap hari. Menjual sesuatu di atas rata-rata pun sudah menjadi kewajaran dan dimaklumi oleh para pengunjung. Keuntungan pun dinikmati oleh para pelanggan. Di mana posisi Surabaya yang dinobatkan sebagai kota metropolitan kedua, memiliki nilai aktivitas kerja yang tinggi.

Sebagai hiburan dan pelepas lelah, Gang Dolli menjadi salah satu alternatif yang baik. Hal ini pun mendukung teori dari menantu Karl Marx, Paul Lafrange (2004) yang membicarakan hak untuk malas dari para pekerja. Menantu Karl Marx ini mengungkapkan bahwa bekerja setiap hari akan melumpuhkan fungsi dari otak untuk berpikir dan berujung kepada penderitaan pekerja. Maka tidak salah jika para pekerja memilih seks sebagai pelepas lelahnya. Selain itu, dengan adanya fasilitas prostitusi terpusat seperti ini setidaknya mencegah  praktik prostitusi meluas di berbagai tempat di Surabaya.

Sudut pandang yang bertentangan akan ditemukan di atas kertas kuisioner. Jika ada sebuah pertanyaan baik tidak keberadaan lokalisasi Dolli? Maka banyak yang akan menjawab bahwa keberadaan lokalisasi Dolli adalah buruk dari berbagai segi. Bahkan sangat jelas ketika dipandang dari sudut agama. Dari segi pendidikan, anak-anak kecil yang tinggal di sekitar lokalisasi, pun anak-anak muda di Surabaya, dapat secara bebas berkeliaran, mengunjungi bahkan menikmati praktik haram ini.

Sungguh klise dan kuno, jika para pelaku komersialitas seks mengaku kesulitan ekonomi sebagai alasan terjun ke dunia penjajaan tubuh. Walaupun hal yang seperti itu benar-benar terjadi, bahkan lebih menyedihkan jika pelacur adalah korban dari trafficking. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan banyak yang berbeda. Para PSK tersebut mengakui menjadi pelacur karena kenikmatan birahi. Sehingga pelacuran adalah hal yang menyenangkan sekaligus menguntungkan. Jikapun tidak begitu, pelacur sendiri menikmati hasil kerjanya sebagai tuna susila.

Kompleksitas ini tidak berujung. Mulai dari kontroversi halal dan haramnya praktik pelacuran, masyarakat umum dan masyarakat di sekitar pelacuran, hingga elemen seks komersil; pekerja seks komersial, mucikari, pelanggan yang sulit melepas keuntungan dari praktik tersebut. Inilah yang menjadikan prostitusi adalah sebuah elemen pembentukan kota yang terselubung. Terselubung  karena banyak yang tidak mengharapkan keberadaannya, walaupun banyak pula yang diam-diam berharap akan keberadaaannya. Begitulah hakikat prostitusi, selalu menyimpan harapan di balik keremangan. (Opini untuk PJTLN)

BOM: MOMENTUM KERJASAMA ANTAR AGAMA

“Agama, jangan jauh dari kemanusiaan”,- Gus Dur

Dua minggu berselang dari tragedi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton Surakarta, kasus bom bunuh diri yang ke tujuh kalinya di Indonesia ini menyebabkan 1 tewas, dan 22 orang jemaat luka-luka. Pelakunya adalah Achmad Yosep Hayat, pria muda, yang diduga juga buron dalam tragedi pengeboman di masjid Ad-dzikro, Markas Polres Kota Cirebon. Hubungan ini menggambarkan keseriusan dari jaringan pelaku pengeboman bunuh diri dalam menjalankan aksinya. Umat Islam kembali menjadi sorotan. Mengingat pelaku kasus bom Bali dan lainnya menggunakan nama-nama bernafaskan islam. Meski begitu di tubuh umat Islam sendiri terjadi pro-kontra, banyak yang mengutuk ada pula yang mengangguk.

Kasus serupa terjadi di Oslo, Norwegia akhir juli lalu. Andres Berhing Brevik melakukan penembakan massal dan pengeboman yang menewaskan 76 orang. Kebenciannya terhadap umat Islam, dan negeri yang toleran kepada Islam memicunya melakukan pembunuhan. Pimpinan Dewan Gereja Sedunia (WCC) di Geneva, Swiss pun mengecam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa Brevik telah menistakan ajaran Kristen (sumber: Kompas).

Menguatnya radikalisme dalam beragama yang memicu semakin tumbuh suburnya  pembunuhan dengan dalih agama justru menampakkan kedangkalan beragama. Agama hanya dipahami sebatas pada level teks bukan menyentuh hingga taraf konteks. Bukankah beragama itu memanusiakan manusia? Bukan justru membinasakan manusia?

Sungguh ironis jika ritual keagamaan lahir dari akar kebencian. Meski begitu pelaku akan menolak keberadaan kebencian yang menjadi tempatnya berpijak. Posisinya sebagai martir Tuhan adalah bentuk kecintaannya, kesediaan untuk mati. Kecintaan yang sombong dengan menawarkan nyawa sebagai buah cinta. Sombong karena ia memaksa orang lain untuk melakukan pergulatan cinta yang sama, menuju kematian.

Tidak tertera dalam ajaran agama manapun yang mengacuhkan nilai kemanusiaan. Idealnya hidup umat beragama adalah untuk melakukan komunikasi yang baik antara Tuhan dan makhluk Tuhan lainnya. Tuhan sebagai sebuah kepercayaan, transendental, yang hidup dalam ideologi. Dan manusia sebagai obyek praktik dari ajaran yang termaktub dalam kitab maupun terucap dalam riwayat berada dalam realitas.

Dominasi Pluralitas

Indonesia adalah tempat pertemuan berbagai agama di dunia. Bermula dari agama hindu, disusul agama budha, kemudian islam, dan Kristen, baik katolik maupun protestan. Kemudian menyusul Kong Hu Chu, seiring kedatangan masyarakat Cina ke Indonesia. Sebelumnya masyarakat Indonesia menganut paham animisme. Paham ini melekat kuat meskipun berbagai ajaran agama sudah menyebar.

Pelbagai macam agama ini secara otomatis mengotakatik sistem sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Pluralisme agama melahirkan pelbagai ragam budaya baru. Indonesia mengalami multidimensi perubahan struktur budaya. Agama berpengaruh erat melalui ajaran dan dominasinya. Dominasi dihasilkan dari proses penyebaran agama. Kepentingan ini menyebabkan berbagai benturan antar umat beragama.

Konsep penyebaran agama adalah keselamatan. Tiap umat beragama ingin menggaet masyarakat masuk agamanya sehingga mendapat keselamatan dari Sang Khalik. Umat Islam dan Kristiani mementingkan konsep ini. Niat mulia umat beragama untuk mendatangkan keselamatan ini mudah ternodai. Tercela karena hal tersebut dibumbui dengan persaingan, dan aksi saling hina antarumat beragama.

Kebenaran absolut hadir dalam ideologi masing-masing umat beragama. Penolakan keras terhadap ideologi agama lain merupakan titik nyala dari kebencian. Kemudian terwujud dalam agama yang beraliran radikal, keras, dan memaksa. Api kebencian ini berkobar hingga menimbulkan peperangan, dan perpecahan antar umat beragama. Cita agama terfokus pada dominasi masyarakat bukan lagi pada nilai agamanya.

Tragis, karena amat bertolak belakang dengan konsep awal penyebaran agama yang mementingkan keselamatan. Parahnya, paham kebencian ini kemudian menyebar melalui berbagai hasutan. Bersarang dalam ideologi, kemudian tumpah dalam berbagai aksi tidak manusiawi.

Cinta Kemanusiaan

Pluralisme agama hendaklah dinilai sebagai suatu kesatuan utuh. Kesatuan yang membentengi kemuliaan agama dari berbagai hasutan. Forum komunikasi antaragama menjadi kekuatan agar pandangan kebencian mengabur. Pemahaman keagamaan sebaiknya berdasar kepada kemuliaan ajaran antaragama. Tokoh-tokoh Agama perlu melakukan pemupukan akan kesadaran toleransi. Tujuannya tidak hanya mencapai ma’rifaat dalam nilai kosmos keagamaan saja, tetapi juga nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia.

Seperti yang telah Tokoh Lintas Agama contohkan beberapa bulan lalu, membeberkan sejumlah kebohongan pemerintah. Sebuah teladan untuk para umat beragama dalam mengangkat perlawanan terhadap anti kemanusiaan. Tokoh Lintas Agama memposisikan diri sebagai penagih janji atas bualan pemerintah akan kesejahteraan. Sementara faktanya, rakyat tertindas karena koruptor telah mengerat nyawanya melalui kemiskinan. Rakyat sengsara oleh ulah para Jaksa mempermainkan nilai keadilan. Rakyat terperas penegak hukum yang berpihak kepada uang.

Elemen pemerintah tidak manusiawi tersebut seharusnya menjadi musuh umat beragama. Bukanlah para masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban kematian. Kasus bom bunuh diri adalah ledakan momentum peringatan. Sudah sepantasnya umat beragama saling menyatukan tujuan demi kemanusiaan. Bukan saling beradu pandang, dan menyalahkan. Bukan saling menghina, dan beradu pedang.(dimuat di SOLO POS 10 okt)